Materi HAM & Pembangunan #5

Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Sadar atau tidak sadar kadang kita merasa bahwa hak asasi kita tidak terpenuhi pada saat tertentu. Entah itu disebabkan oleh lingkungan yang tak mendukung, orang lain yang menginjak-injaknya atau bahkan faktor lainnya. Di tanah air, kasus pelanggaran HAM berat sempat terjadi beberapa kali dalam kurun waktu tertentu. Ada kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa Orde Baru yang menyisakan kenangan mengerikan di batin sebagian orang.

Bahkan ada kasus yang hingga saat ini, masih belum jelas rimbanya akan selesai atau tidak. Sebagian besar dari kasus tersebut memang diciptakan oleh sekelompok orang yang berencana melakukan aksi-aksi untuk melanggar hak orang lain entah dengan dalih apapun. Berikut adalah beberapa kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang hingga sekarang masih menjadi topik perbincangan di tanah air.

1. Tragedi G30S/PKI Tahun 1965-1966

Daftar kasus pelanggaran HAM pertama ialah pada tanggal 30 September 1965, terdapat beberapa nama jenderal di Indonesia yang dibunuh secara keji. Pemerintahan pada masa itu menuding Partai Komunis Indonesia sebagai dalang dari kekejaman tersebut.
Seketika pemerintah langsung membubarkan PKI dan melakukan razia terhadap anggota serta simpatisan dari partai tersebut.
Razia tersebut dikenal dengan Operasi Pembersihan PKI. Komnas HAM memperkirakan terdapat setidaknya 5 ribu hinga 3 juta warga yang tewas terbunuh saat itu.
Ribuan warga lainnya bahkan ada yang diasingkan serta jutaan lainnya hidup dalam bayang-bayang ‘cap PKI’ hingga bertahun-tahun lamanya.

Menurut beberapa sumber, tragedi G30S/PKI ini dulunya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Namun, pada tahun 2013 Kejaksaan mengembalikan berkas-berkas kasus tersebut pada Komnas HAM dengan alasan data yang diperoleh kurang lengkap.

2. Kasus Penembakan Misteris (Petrus) Tahun 1982-1985

Kasus penembakan misterius atau disebut juga Petrus alias operasi clurit ialah sebuah operasi rahasia yang dgelar oleh mantan Presiden Soeharto dengan alasan untuk mencegah naiknya tingkat kriminalitas pada masa Orde Baru. Operasi tersebut meliputi penangkapan bahkan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan serta kenyamanan masyarakat khususnya untuk daerah Jakarta dan Jawa Tengah. Hingga sekarang, pelakunya tak jelas, tak pernah tertangkap, dan tak pernah diadili. Hasil dari operasi ini sendiri ialah sejumlah 532 orang tewas di tahun 1983. Sebanyak 367 orang tewas akibat luka tembakan.
Di tahun 1984, tercatat sejumlah 107 orang tewas yang di antaranya 15 orang tewas akibat ditembak. Berselang setahun kemudian, tercatat sebanyak 74 orang tewas yang di antaranya 28 tewas juga akibat ditembak. Menurut sumber tertulis, para korban dari kasus Petrus ini selalu didapatkan dalam kondisi tangan dan leher yang terikat. Sebagian besar dari korban juga ada yang dimasukkan ke dalam karung dan lalu ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan, di depan rumah, dibuang ke sungai, laut, atau hutan.

3. Tragedi Semanggi dan Kerusuhan pada Mei Tahun 1998

Tertanggal 13-15 Mei 1998, terjadi berbagai kerusuhan yang masif dan hampir terjadi di seluruh pelosok tanah air. Puncak dari kerusuhan tersebut terjadi di Jakarta. Kerusuhan berawal dari kondisi finansial Asia yang semakin waktu semakin memburuk. Selain itu, kerusuhan juga dipicu oleh tewasnya 4 orang mahasiswa dari Universitas Trisakti yang terkena tembakan dalam sebuah demontrasi pada tanggal 12 Mei 1998. Kejaksaan Agung, dalam proses hukumnya menyatakan bahwa kasus tersebut mungkin saja ditindaklanjuti jika terdapat rekomendasi dari DPR ke Presiden. Namun nyatanya, tak ada rekomendasi tersebut sehingga Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan tersebut kepada Komnas HAM.
Kejaksaan Agung juga beralasan tak dilanjutkannya kasus ini sebab keputusan dari DPR yang menyatakan bahwa tak terdapat pelanggaran hak asasi manusia di kasus tersebut. Alasan lain juga bahwa kasus penembakan Trisakti sudah diputus oleh Pengadilan Militer di tahun 1999 sehingga tak perlu diadili untuk kedua kalinya oleh Kejaksaan Agung.

4. Tragedi Pembunuhan Aktivis HAM, Munir Said Thalib

Pada tanggal 7 September 2004, seorang aktivis HAM bernama Munir Said Thalib ditemukan telah meninggal dunia dalam sebuah pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam. Ketika itu, ia berumur 38 tahun. Ia merupakan salah satu aktivis HAM paling vokal di tanah air. Jabatan ia pegang terakhir kali sebelum wafat ialah sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau HAM Indonesia Imparsial.
Ketika menjabat sebagai Dewan Kontras, nama Munir mencuat sebagai pejuang bagi orang-orang yang hilang diculik. Pada saat itu, ia sedang membela para aktivis yang menjadi korban penculikan oleh Tim Mawar dari Kopassus TNI. Saat Soeharto tak lagi menjabat sebagai presiden, kasus penculikan tersebut lalu menjadi dalih pencopotan Danjen Kopassus Prabowo Subianto serta diadilinya para anggota Tim Mawar.
Akan tetapi, hingga sekarang kasus tersebut hanya mengadili seorang pilot maskapai Garuda bernama Pollycarpus Budiharti Priyanto. Polly dijatuhi vonis penjara selama 14 tahun sebab terbukti berperan sebagai salah satu pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangan ke Amsterdam dari Jakarta tersebut.

5. Tragedi Wamena Berdarah Tanggal 4 April 2003

Tragedi terjadi di Wamena pada pukul 01.00 dinihari waktu Papua, tepat pada tanggal 4 April 2003 silam. Diceritakan bahwa ada sekelompok massa tak dikenal yang membobol gudang senjata di Markas Kodim 1702/Wamena.
Penyerangan tersebut menewaskan dua orang anggota Kodim, yakni Prajurit Ruben Kana dan Lettu TNI AD Napitupulu yang keduanya adalah sebagai penjaga gudang. Diduga kelompok asing tersebut membawa lari sejumlah senjata serta amunisi saat itu. Dalam aksi pengejaran terhadap pelaku pembobolan tersebut, aparat dari TNI-Polri diduga melakukan penyisiran, penyiksaan, perampasan paksa, penangkapan hingga akhirnya menimbulkan korban jiwa. Selain itu, terjadi juga pengungsian penduduk setempat secara paksa.
Diperkirakan 42 orang dicatat meninggal dunia sebab kelaparan dan 15 orang menjadi korban perampasan. Komnas HAM juga menemui adanya unsur pemaksaan penandatanganan surat pernyataan serta perusakan fasilitas umum. Proses hukum dari kasus ini hingga sekarang masih buntu. Komnas HAM dan Kejaksaan Agung masih saling tarik ulur.
Dalam prakteknya, hak asasi seseorang tak mampu diimplementasikan secara mutlak sebab terbentur adanya benturan dengan hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak asasi sendiri lalu mengabaikan hak asasi orang lain, merupakan salah satu tindakan yang sangat tidak terpuji. Seyogyanya kita menyadari bahwa hak asasi kita selalu memiliki batas dengan hak-hak orang lain. Oleh sebab itu, ketaatan serta kepatuhan terhadap peraturan menjadi sangat penting dalam hal ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s